KAJIAN SISTEMATIS KEBIJAKAN SKEMA PEMBIAYAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PADA SEKTOR PERUMAHAN GUNA MENGATASI BACKLOG DI INDONESIA
Abstract
The need for housing supply in Indonesia is prodigious. The 2020-2024 RPJMN projects housing funding needs to reach IDR 397.9 trillion or 6.17 percent of all infrastructure financing needs of IDR 6,445 trillion, while the government can only provide IDR fund 127.2 trillion. Fiscal constraints require the government to seek alternative sources of funding so as not to burden the state's finances. On the other hand, the housing backlog in Indonesia is increasing along with the increase in population. Calculation results using BPS data show that until 2021 the backlog figure inhabiting 7.3 million housing units, while the backlog figure has reached 13.5 million housing units. Through the Public-Private Partnership (PPP) scheme, the private sector can be involved in fulfilling the housing supply in Indonesia. To attract the private sector, the government provides support in the form of availability payment facilities considering that the target users are low-income communities (MBR).
Downloads
Dengan mengirimkan artikel ke Jurnal BPPK, Penulis setuju bahwa copyright atas artikel tersebut menjadi hak milik Jurnal BPPK.
Namun demikian, Penulis tetap berkewajiban untuk menjaga integritas dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum di dalamnya.
Apabila dikemudian hari ditemukan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Penulis dalam usahanya menulis artikel yang dikirim ke Jurnal BPPK, maka konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab penulis dan dengan ini membebaskan pengelola Jurnal BPPK dari segala tuntutan hukum.
Apabila hal ini terjadi, pengelola Jurnal BPPK berhak mencabut artikel tersebut dari terbitan yang telah diterbitkan.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
