PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  • Marsel Palayukan Pemerintah Daerah
DOI: https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376
Keywords: Government Expenditure; Household Consumption; Economic Growth; Fixed Effect Model

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis pembangunan manusia difokuskan pada indikator pengeluaran pemerintah, yang merupakan rasio alokasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total produk domestik regional bruto, konsumsi rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk. Studi ini menggunakan data panel dengan analisis yang digunakan least square dummy variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai fixed effect model dengan metode poolled EGLS (cross section weight). Sedangkan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, maka pemerintah daerah harus meningkatkan pengeluaran untuk sektor publik, meningkatkan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas daerah.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-12-17
How to Cite
Palayukan, M. (2019). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 12(2), 74-91. https://doi.org/https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.376
Issue
Vol 12 No 2 (2019): Jurnal BPPK
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Dengan mengirimkan artikel ke Jurnal BPPK, Penulis setuju bahwa copyright atas artikel tersebut menjadi hak milik Jurnal BPPK.

Namun demikian, Penulis tetap berkewajiban untuk menjaga integritas dan mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konsekuensi hukum di dalamnya. 

Apabila dikemudian hari ditemukan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Penulis dalam usahanya menulis artikel yang dikirim ke Jurnal BPPK, maka konsekuensi hukum menjadi tanggung jawab penulis dan dengan ini membebaskan pengelola Jurnal BPPK dari segala tuntutan hukum.

Apabila hal ini terjadi, pengelola Jurnal BPPK berhak mencabut artikel tersebut dari terbitan yang telah diterbitkan.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.