TY - JOUR AU - Budi Harsono AU - Budi Harsono PY - 2020/12/31 Y2 - 2024/03/29 TI - INKLUSIFITAS DESA DALAM MENDUKUNG PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI DI DESA PANGGUNGHARJO JF - Simposium Nasional Keuangan Negara JA - snkn VL - 2 IS - 1 SE - Articles DO - UR - https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/578 AB - Peran inklusifitas kepala desa dalam mendukung penerimaan negara melalui pengembangan BUMDes menjadi penting untuk  diteliti mengingat saat ini arah pembangunan negara dilakukan dengan  pengembangan desa. Sementara itu, Badan Usaha Milik Desda (BUMDes) dapat dijadikan motor penggerak pembangungan desa yang sekaligus  dapat berkontribusi pada penerimaan negara melalui  sektor pajak. Apalagi,  saat ini negara sedang  melakukan  pemulihan  utamanya sektor  ekonomi dari dampak pandemi covid-19 . Dalam rangka membedah  topik  ini, maka pertanyaan pokok yang dijawab  dalam penelitian ini adalah apakah memang betul inklusifitas kepemimpinan mampu memberikan kontribusi teradap penerimaan negara melalui pengelolaan BUMDes. Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut maka metode  yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, mengambil objek penelitian pemerintahan desa Panggungharjo dengan BUMDes-nya Panggung Lestari yang pernah menjadi juara BUMDes terbaik  nasional pada tahun 2015.  Dari hasil  peneitian yang telah dilakukan diperoleh  kesimpulan umum bahwa model kepemimpinan inklusif yang diterapkan oleh Kepala Desa Panggungharjo mampu mendorong partisipasi warga dalam ikut serta mengembangkann BUMDes Panggung Lestari. Atas kegiatan usahanya pun telah dibayarkan pajaknya baik yang tergolong pajak daerah maupun pajak pusat. Di sisi lain, BUMDes tidak hanya memiliki dimensi ekonomi namun juga ada dimensi sosial dan dimensi politik bagi pemerintah desa untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.   Atas dasar hasil  simpulan tadi maka penulis mengajukan rekomendasi perbaikan ke depan agar ada kebijakan  terkait dengan beban kewajiban perpajakan misalkan dengan tarif khusus bagi BUMDes dengan pertimbangan ada fungsi lain selain fungsi ekonomi yang dijalankannya. ER -