Forum Ilmiah Keuangan Negara

PERANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Welly Hidayat, Arfin Arfin — Tue, 09 Jul 2019 15:19:05 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan serta hambatan DJBC dalam menanggulangi penyelundupan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Lemahnya pengawasan di wilayah laut, darat, dan udara merupakan celah bagi penyelundup. Studi tentang penyelundupan nakotika dan psikotropika dihadapkan kepada permasalahan data yang tidak lengkap dan akses ke sumber data tidak mudah dilakukan. Implikasi penelitian ini untuk memperbaiki sistem pengawasan DJBC secara mendasar dan menyeluruh. Manfaat dari penelitian ini, sebagai wacana dan paradigma berpikir Pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu konsep dalam menanggulangi penyelundupan narkoba.

TINGKAT KETERTARIKAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA, INDONESIA

Muhammad Hikmah — Tue, 09 Jul 2019 15:28:26 +0700

Penduduk di Indonesia berdasarkan sensus penduduk Tahun 2015 berjumlah 254,9 juta jiwa dan sekitar 80% dari jumlah tersebut beragama islam (data BPS). Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam terbesar di dunia. Lalu apakah jumlah penduduk tersebut sebanding dengan pertumbuhan transaksi syariah di Indonesia? Pertanyaan tersebut akan coba kita jawab dengan penelitian ini.

Penelitian ini hanya dibatasi kepada perbankan syariah saja. Sehingga yang dimaksud transaksi syariah di atas adalah transaksi yang terjadi di perbankan syariah. Peneliti mengambil locus penelitian di Yogyakarta, sebuah kota di Indonesia.

Perkembangan aset bank syariah sd Januari 2016 berdasarkan data statistic yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk di dalamnya bank perkreditan rakyat, telah mencapai Rp.287,44 Triliun. Sedangkan untuk bank konvensional sebesar Rp.6.198,15 Triliun. Hal ini berarti aset bank syariah berada di angka 4,64% dari total aset perbankan di Indonesia. Padahal bank syariah sudah dimulai sejak 1991 ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Namun demikian selama 25 tahun ini aset bank syariah baru mencapai angka tersebut.

Berdasarkan Siaran Pers OJK dan Perbankan Syariah Gelar Expo iB Vaganza 2015, jumlah nasabah bank syariah saat ini masih di bawah 10 juta orang. Dengan 80% jumlah penduduk beragama islam, ternyata bank syariah tidak mampu menjadi market leader di Indonesia. Itulah pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Sejauh mana ketertarikan masyarakat muslim di Yogyakarta, Indonesia terhadap bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian akan dilakukan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, dengan mengambil sampel yang mewakili masyarakat muslim.

Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, antara lain: masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah; adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional; fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah dimana sebagian besar dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan; dan belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama. Masing-masing hal tersebut dibahas di dalam penelitian ini.

Sehingga tugas kita bersama dimanapun berada untuk meyebarluaskan pengetahuan tentang transaksi syariah. Tugas kita juga untuk memperjuangkan supaya bank syariah betul-betul menjalankan prinsip syariah. Bagi kita yang memiliki kewenangan untuk berperan aktif dalam menyuarakan bagi disusunnya peraturan undang-undangan yang mendukung berkembangnya transaksi syariah agar betul-betul dapat dijalankan dengan sempurna. Kita berharap kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Dan tentu saja menyediakan produk-produk perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Sehingga transaksi syariah dapat menjadi solusi bagi kemaslahatan seluruh umat di dunia.

OPTIMALISASI ASSESSMENT CENTER BPPK

Amin Subiyakto — Tue, 09 Jul 2019 15:31:20 +0700

Assessment Center merupakan kebutuhan dalam pengelolaan SDM yang sudah menjadi kebijakan di Kementerian Keuangan. BPPK sebagai unit yang focus pada pengembangan SDM sangat mungkin mengambil peran dalam pengembangan assessment center di Kementerian Keuangan. Optimalisasi assessment center di BPPK untuk menjangkau ke pejabat eselon IV di unit Eselon I dilakukan dengan membangun assessment center BPPK menuju kondisi yang diharapkan dari seluruh aspek yaitu Model Kompetensi (Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan), Metode dan Alat Ukur (Tools), Tata Kelola dan Kebijakan, Sumber Daya Manusia, Proses Bisnis Kegiatan Assessment Center, Pembiayaan, Evaluasi hingga Pemanfaatan Hasil. Dengan menjadikan kondisi yang diharapkan sebagai acuan dibandingkan dengan kondisi saat ini, rekomendasi dan action plan yang diberikan diharapkan bisa mengatasi gap yang ada.

MENGGALI POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL MELALUI PERBANDINGAN ANTARA PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

Muhammad Hikmah — Tue, 09 Jul 2019 15:33:50 +0700

Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, baik turis lokal maupun turis asing. Hal inilah yang menjadi faktor penting dalam pertumbuhan bisnis hotel di wilayah Yogyakarta yang tentu akan berdampak pula terhadap penerimaan pajak daerah maupun pajak pusat. Dan Penerimaan Pajak Hotel menduduki porsi terbesar dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Yogyakarta. Administrasi yang terpisah antara pajak daerah dan pajak pusat menyebabkan kontrol atas penerimaan pajak hotel belum terintegrasi. Oleh karena itu, cross check dalam menguji kepatuhan atas pelaporan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk memastikan Wajib Pajak hotel telah melaksanakannya dengan baik. Peneliti mencoba untuk ikut andil dalam upaya tersebut, dengan melakukan perbandingan antara penerimaan pajak hotel sebagai pajak daerah dengan penerimaan pajak penghasilan sebagai pajak pusat. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari data pembayaran pajak tahun 2013—2015 akan dianalisis tren kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Dari analisis tren tersebut kita dapat memprediksi potensi penerimaan pajak kemungkinan berada dimana. Apakah berada di Pemerintah Kota Yogyakarta ataukah berada di KPP Pratama Yogyakarta. Langkah kedua dicari berapa peredaran brutonya. Jika sudah diperoleh data peredaran bruto untuk pajak pusat dan Pajak Daerah, dilakukan perbandingan diantara keduanya. Disitu akan terlihat apakah potensi pajak ada di pajak daerah atau di pajak pusat. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pilihan metode penggalian potensi penerimaan pajak tentunya dengan koordinasi yang berjalan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pertukaran data dan sangat baik jika diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.

EKSPERIMEN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN POLA NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER)

Kuwat Slamet — Tue, 09 Jul 2019 16:21:03 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan metode pembelajaran kooperatif dengan pola NHT (Numbered Heads Together) dan dampak penerapan pola tersebut terhadap hasil belajar mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, khususnya pada mata kuliah Manajemen Keuangan, dalam menghadapi ujian akhir semester. Penelitian eksperimental semu (quasi experimental research) dengan desain between-subject ini menggunakan sampel yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan perlakuan (treatment) pola NHT sedangkan kelompok control adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan pola NHT. Masing-masing kelompok berjumlah 152 partisipan. Data penelitian ini berasal dari hasil pengamatan/observasi, nilai ujian tertulis, dan kuesioner yang diolah menggunakan seperangkat alat analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif dengan pola NHT memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selain itu, pola NHT juga dapat menciptakan kemampuan belajar mandiri secara berkelompok dan menumbuhkan kepedulian antaranggota dalam kelompok serta mampu menghilangkan kebosanan dalam proses perkuliahan. Oleh karena itu, pola NHT dapat digunakan sebagai alternatif metode pembelajaran di lingkungan PKN STAN selain metode pembelajaran yang selama ini banyak digunakan yaitu metode konvensional berupa ceramah dan tanya-jawab.

PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN ETIKA PUBLIK MENGGUNAKAN LAGU DOLANAN GUNDUL-GUNDUL PACUL

Agus Suharsono, Muh. Anang Al Aziz — Tue, 09 Jul 2019 16:24:00 +0700

Penelitian ini bertujuan ingin bagaimana pendapat peserta terhadap pengembangan metode pembelajaran menggunakan lagu dolanan Gundul-Gundul Pacul sebagai altenatif metode pembelajaran Etika Publik pada Latsar CPNS maupun Diklat Kepemimpinan. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menurut Mertler dan Charles yang meliputi empat tahap yaitu perencanaan, pengambilan tindakan, pengembangan, dan refleksi. Data penelitian diperoleh dari pengamatan dan kuesioner yang dianalisis secara logiko-induktif. Hasil penelitian metode pembelajaran tersebut mudah dipahami, menyenangkan, memancing kreativitas, dan efektif. Selain itu peserta juga berpendapat bahwa ada hubungan materi Etika Publik dengan lagu dolanan Gundul-Gundul Pacul bahwa ASN harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan professional untuk mewujudkan tujuan negara. Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada waktu pengumpulan data pada saat tatap muka selesai sehingga tidak bisa mengetahui apakah setelah jangka waktu tertentu peserta masih mengingatnya. Namun metode ini direkomendasikan digunakan sebagai altenatif pembelajaran Etika Publik.

ANALISIS DUKUNGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER TERHADAP FUNGSI-FUNGSI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (Studi Kasus Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah PPn BM dan PTLL pada Prodi Perpajakan Khusus Semester 3)

Budi Harsono — Tue, 09 Jul 2019 16:26:58 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya keterkaitan yang logis antara proses pembelajaran di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya dalam program diploma perpajakan khusus dengan fungsi-fungsi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah masing-masing komponen yang ada dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dikaitkan dengan delapan fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Rencana Pembelajaran Semester didominasi oleh pemahaman tentang fasilitas pajak yang lebih berupaya menguatkan fungsi pelayanan, sementara fungsi pengawasan dan penegakan hukum belum mendapatkan prioritas dalam Rencana Pembelajaran Semester. Atas hal ini perlu ada penguatan dalam upaya meletakkan basis pengawasan dan penegakan hukum dengan menekankan pada pengenalan objek PPn BM dan identifikasi produsennya.

PENERAPAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN CARA PEMBAYARAN (STUDI PADA PENGADAAN KEBUTUHAN PESERTA DIKLAT)

Muchamad Amrullah, Widhayat Rudhi Windarta — Tue, 09 Jul 2019 16:31:26 +0700

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui jenis kontrak yang tepat dalam pengadaan keperluan peserta diklat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jenis kontrak berdasarkan cara pembayarannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian arsip. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2013 sampai dengan 2015. Hasil penelitian, kontrak yang digunakan dalam pengadaan alat tulis dan tas peserta diklat lebih tepat menggunakan kontrak lumpsum. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa pencucian pakaian peserta diklat lebih tepat menggunakan kontrak harga satuan. Dan kontrak pengadaan konsumsi lebih tepat menggunakan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

PENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN PADA RKA-K/L PAGU ANGGARAN TAHUN 2016

Soderi Soderi — Tue, 09 Jul 2019 16:34:23 +0700

This paper reviews the use of the Output Cost Standard (SBK) in the preparation of the budget or the preparation of the Ministry / Institution Budget Work Plan (RKA-K / L), with RKA-K / L 2016 case study. Output Cost Standard (SBK) is an instrument in the preparation Performance-based RKA-KL which aims to improve accountability, efficiency and effectiveness by emphasizing any use of state money should have measurable value of benefits. For that every budget planning should be able to explain the relationship between the required cost and the expected outcomes to be achieved in government expenditures the activities that financed should produce output. The absence of cost standards leads to the formation of a budget per output or sub-expenditure to vary and it is difficult to measure the level of efficiency. SBK as a set of costs to generate outputs / sub outputs, functions in budget planning as the highest limit of which can not be exceeded in the preparation of work plans and budgets of state ministries / institutions. The use of SBK is carried out by the satker of state ministries / agencies as budget compilers, as well as the preparation of SBK which constitutes the working unit of state ministries / agencies as budget users. Overview of output / suboutput data in RKA-K / L Year 2016 shows that SBK use in budget preparation is still minimal. This study examines the output / suboutput of RKA-K / L data in 2016 using SBK and not using SBK. This study hopes to be useful for regulators and budgeting operators by looking at the facts and data available for good budget preparation using standard cost instruments to become standardization and predictable for budget needs in subsequent years.

PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA: HASIL SURVEY ATAS PRAKTISI ANGGARAN

Soffan Marsus, Mas’udin Mas’udin — Tue, 09 Jul 2019 16:45:23 +0700

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa rencana kerja dan anggaran Pemerintah disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (UU No 17 Tahun 2003 Pasal 14). Dengan kata lain, sejak berlakunya Undang-undang tersebut, pemerintah menerapkan sistem penganggaran yang disebut penganggaran berbasis kinerja (PBK) atau performance based budgeting (PBB). Berbagai studi menemukan bahwa dalam penerapan PBB selain menghasilkan dampak positif juga meninggalkan berbagai permasalahan yang harus diatasi oleh Pemerintah. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam penerapan PBB, mengidentifikasi manfaat, dan dampak dari pelaksanaan penerapan PBB, berdasarkan sudut pandang dua aktor pelaku PBB di Indonesia, yaitu praktisi anggaran di DJA serta di kementerian/lembaga. Terkait manfaat PBB, Hasil riset menemukan bahwa penerapan PBB dapat “mempengaruhi keefektifan program-program Kementerian Negara/Lembaga” dan “mengurangi duplikasi kegiatan K/L”. Hasil ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Melkers (2001) bahwa faktor paling penting dari implementasi PBB adalah “memperbaiki efektivitas program-program Pemerintah”. Riset juga menemukan bahwa salah satu masalah dalam penerapan PBB adalah kesulitan merumuskan ukuran-ukuran kinerja. Berbagai pertanyaan lain terkait aspek praktik dalam PBB juga memberikan berbagai insight yang dapat membantu untuk melakukan perbaikan terhadap penerapan PBB di Indonesia.

PENGELOLAAN DANA PENSIUN YANG TEPAT DALAM RANGKA MENDUKUNG KESINAMBUNGAN FISKAL

Noor Cholis Madjid — Tue, 09 Jul 2019 16:48:54 +0700

Purpose – Research on pension management aims to find an alternative management of pension funds to support fiscal sustainability in indonesia. with proper management and retirement system is expected to reduce the burden of the state budget so that sustainability fiscal can be maintained.

Research Methodology – Research conducted on 85 carriers Saiba application in the Jakarta area. The research activities carried out in October to November 2016. Data and information obtained from the survey results were processed using two methods of descriptive statistical analysis and the importance performance analysis (IPA). This study was formulated by using explanative qualitative research methodologies, namely a research method that explains the factors that cause the occurrence of phenomena. The phenomenon of the object in this study is the fiscal sustainability that continues to weaken and the proposal to reduce it by changing the pension payment mechanism for State Civil Apparatus of Indonesia.

Findings – From the results of this study concluded that Fiscal sustainability Indonesia continues to decline marked by increasing deficits Primary balance. In the pension payment mechanism the government of Indonesia bears the burden of pension payments through the state budget, while the role of the pension management company is limited to making the old days allowance (ENT). To overcome the burden of the future, the Indonesian government is advised to change the pension payment system from pay as you go to fully funded followed by a large increase of pension contributions. Furthermore, the Government gives greater authority and responsibility to the pension management institution.

Recommendations – This study is expected to provide a perspective on ways to reduce the burden on the state budget, and further maintain the fiscal sustainability in a secure position

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PENGGUNA ELEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Sutiono Sutiono, Muldiyanto Muldiyanto — Tue, 09 Jul 2019 16:52:22 +0700

Purpose – The purpose of this paper is to investigate factors affected end user computing satisfaction from performance budget training based e-learning.

Design/methodology/approach – This study employs a sample comprising 127 trainee of performance budget training with e-learning method. Results were analysed using multiple regression.

Findings – The findings suggest that accuracy, timelinnes of information and training provider have impact on the end user computing satisfaction.

Research Limitation – future research should use present sample and more variable.

Originality/Value – The results of this study are specifically important for Budget and Treasury Traning Center in implementing e-learning more better.

Aspek Pajak Pertambahan Nilai atas Simbiosis Mutualisme Bisnis Online dengan Jasa Pengiriman Paket

Muhammad Taufiq Budiarto, Taufik Kurahman — Tue, 09 Jul 2019 16:57:12 +0700

Maraknya situs belanja online dan tingginya transaksi yang terjadi di sana, membuat peluang bisnis pengiriman barang menjadi jauh lebih cerah selama beberapa tahun terakhir ini. Penjual dan pembeli hanya bertemu secara online, sehingga mereka membutuhkan perusahaan jasa pengiriman untuk menyampaikan berbagai pesanan yang terjadi di dalam transaksi jual beli online yang mereka lakukan. Perkembangan bisnis online ini ternyata diikuti dengan menjamurnya bisnis jasa pengiriman paket barang. Sejak akhir tahun 2013, Pemerintah sudah mempunyai aturan Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas industri e-Commerce. Pemerintah sudah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang baru sehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Untuk membuat tulisan ini, Penulis melakukan pemesanan barang secara online dan penulis juga melakukan pengiriman barang melalui jasa JNE atau Pos, sehingga dapat melihat secara langsung praktek dan aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dilakukan. Realitas di lapangan menunjukan bahwa PKP e-commerce kebanyakan masih menerbitkan Faktur Pajak jenis Faktur Pajak Pedagang Eceran. Jenis-jenis bukti tanda terima jasa pengiriman paket setiap perusahaan tidak sama karena belum ada standar baku atau aturan yang mengatur. Untuk PT JNE dan PT TIKI nilai jasa atau biaya termasuk PPN, tidak dicantumkan secara rinci berapa PPN yang dikenakan dalam pemakaian jasa. Untuk itu diharapkan adanya ketentuan yang lebih detail sehingga potensi PPN atau simbiosis mutualisme Bisnis online dengan pengiriman jasa paket tersebut lebih maksimal. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, harus sigap dalam menangkap potensi ini.

PENGENAAN “PPN” ATAS PENYERAHAN OBAT-OBATAN OLEH RUMAH SAKIT

Johannes Aritonang — Tue, 09 Jul 2019 17:00:05 +0700

Rumah sakit didirikan seharusnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mendorong pelayanan kesehatan medis yang diberikan oleh rumah sakit menjadi murah dan terjangkau masyarakat dengan tidak membebaninya pajak, dan hal itu diatur pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 4A ayat 3 huruf (a) angka 6, yang mengatur bahwa penyerahan jasa di bidang pelayanan kesehatan medis – berupa jasa rumah sakit... merupakan jenis jasa yang tidak Dikenakan PPN. Namun pada pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan pasal 4A ayat 2 dari Undang-Undang PPN mengatur tentang “obat” yang ternyata merupakan Barang Kena Pajak. Padahal dalam pelayanan kesehatan medis oleh rumah sakit, pasti juga berkaitan erat dengan pemberian obat kepada pasien. Bagaimana perlakukan Undang-Undang PPN terhadap penyerahan yang merupakan gabungan dari transaksi yang dikenai PPN dan transaksi yang tidak dikenai PPN. Diperlukan adanya ketegasan dalam Undang-Undang PPN agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara wajib pajak dan pihak fiskus dan bahkan dapat berpotensi untuk menjadi sengketa di Pengadilan Pajak.