ANALISIS PERSISTENSI INFLASI DI PROVINSI PAPUA BARAT
Abstract
Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peranan
TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat.
Desain/Metodologi/Pendekatan - Dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2009 s.d. 2016 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model.
Temuan/Hasil - Penelitian ini membuktikan bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat
persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Provinsi Papua Barat untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 11,5 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok- kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal
regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Papua Barat.
Rekomendasi/Implikasi Penelitian - Berdasarkan hasil estimasi, tingginya derajat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok volatile food dan kelompok administered price. Hal ini berimplikasi bahwa koordinasi para pemangku kebijakan di bidang terkait, dalam hal ini Bank Indoensia, Pemerintah Daerah dan TPID, harus dioptimalkan lagi. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya melakukan pengendalian secara parsial yang fokus pada kelompok komoditas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pembentuk inflasi daerah, tetapi juga hendaknya melihat seluruh kelompok komoditas secara simultan.
